"Ini karena hubungan kekerabatan dan darah yang mengalir antara dua
masyarakat itu," katanya saat melakukan kunjungan ke pintu lintas batas
utama RI-Timor Leste Motaain di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur,
Rabu (5/3) sebagaimana dalam surat elektroniknya yang diterima SP, Rabu
(5/3) malam.
Jumhur berada di Atambua, ibu kota Kabupaten Belu, untuk melakukan
koordinasi terkait dengan pencegahan TKI Ilegal dan kasus perdagangan
manusia sekaligus melihat kondisi pelintas batas antaranegara di daerah
itu, khususnya para tenaga kerja.
Dia mengatakan, negara memberikan kebijakan khusus pengiriman tenaga
kerja ke Timor Leste dari kabupaten Belu dan sebaliknya hanya
menggunakan PLB, karena persamaan adat, budaya dan keturunan dua
masyarakat itu.
Namun demikian, pengawasan dan perlindungan yang menjadi tugas
negara, di bawah kendali BNP2TKI, terus dilakukan, untuk memantau
perkembangan nasib para tenaga kerja itu.
Dia mengatakan, dari aspek sektor pengiriman tenaga kerja ke Timor
Leste dari Kabupaten Belu, masih terbatas pada sektor informal. Namun
demikian, tetap menjadi perhatian.
Dari aspek yang lebih besar, pengiriman TKI ke Timor Leste dari
Indonesia, di bidang informasi, masih terbatas pada sektor kesehatan,
sesuai dengan kebutuhan dan permintaan negara bekas provinsi 27
Indonesia itu.
"Kita sudah kirim sejumlah perawat ke Timor Leste, sesuai permintaan
dan kebutuhannya dengan mekanisme G to G dan mendapat gaji yang sangat
layak. Penempatan TKI Perawat ke Timor Leste menggunakan prosedur dan
standar penempatan TKI pada umumnya" katanya.
Dia mengaku, sektor kesehatan, masih menjadi lapangan kerja yang
sangat dibutuhkan Republik Demokratik Timor Leste, sehingga aliran ke
negeri 'loro sae' (mata hari terbit) itu, terus digiatkan, dengan
mempersiapkan sumber daya manusia agar bisa bersaing di lapangan kerja.
Sejauh ini, perlindungan tenaga kerja ke Timor Leste dari Kabupaten
Belu dan beberapa daerah lain di Indonesia, terpantau aman. "Belum ada
laporan kasus kekerasan yang dialami oleh para tenaga kerja ke Timor
Leste," katanya.
Terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Belu ke
negara lain, Jumhur, mengaku sedang dilakukan. Karena itu, BNP2TKI
melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Belu dan seluruh
jajarannya di wilayah serambi negara itu.
Dia menyebutkan, dari data yang ada, dalam tiga tahun terakhir, TKI
yang dikirim resmi dari Kabupaten Belu berkisar 1.200 orang. "Ini belum
termasuk yang ilegal, karena banyak sekali penematan TKI Ilegal
khususnya ke Malaysia karena iming-iming penghasilan yang besar,"
katanya.
Untuk itu, dalam konteks yang lebih besar, kata Jumhur menegaskan, pengawasan harus dilakukan semua pihak dari hulunya.
Sementara itu Pelaksana Tugas Bupati Belu Petrus Bere yang
mendampingi kunjungan Kepala BNP2TKI, mengatakan, pengawasan pengiriman
tenaga kerja dari daerah itu, terus diupayakan. Hal itu, untuk
menghindari pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri, termasuk
pengirman tenaga kerja di bawah usia.
Pemerintah Kabupaten Belu, lanjut di, telah membuat satu Peraturan
daerah yang mengatur tentang pengawasan dan perlindungan tenaga kerja.
"Dengan perda tersebut, diharap akan bisa menekan pengiriman tenaga
ilegal ke luar negeri," katanya.
Dia juga mengaku telah menggerakkan semua aparatur pemerintah hingga
ke tingkat desa dan kelurahan untuk melakukan sosialisasi termasuk
pengawasan pengerah tenaga kerja ilegal.
Kunjungan kerja Kepala BNP2TKI, didampingi Wakil Ketua DPRD Belu
Magdalena Tiwu Samara, Kapolres Belu AKBP Daniel Yudo Ruhoro, Dandim
1605 Belu Letkol (Inf) Hendri Wijaya, Kepala Seksi Teritorial Satgas
Pamtas RI-Timor Leste Letu (inf) Yulius. Sedangkan dari BNP2TKI turut
mendampingi Direktur Advokasi dan Mediasi Teguh Hendro Cahyono.sumber : kompas
Komentar :
____________________________________________________________________
Judul: TKI Asal Belu ke Timor Leste Gunakan PLB
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 04.04
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 04.04
